dunia JASA KONSTUKSI indonesia

pernah dengar atau malah anda pelaku jasa konstruksi di indonesia?

betul, jasa konstruksi tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah sebagai pengguna jasa dan penentu kebijakan

LPJK sebagai lembaga independent yang menangani sertifikasi

dan Badan Usaha sebagai penyedia jasa.

dunia jasa konstruksi adalah lahan basah dimanasok APBN dan APBD sebagian besar di glontorkan dengan mengatas namakan pembangunan, kue kue pembangunan ini bisa di nikmati oleh para pengusaha yang bersekala besar, nah untuk badan usaha kecil cukup lah remah remahnya saja yang di dapat.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (selanjutnya di sebut LPJK-red) sebagai badan yang mengeluarkan Sertifikat Badan Usaha (selanjutnya disebut SBU-red)harus lah bersikap independen dan mandiri tanpa adanya campur tangan pemerintah.

lembaga yang mampu memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar tanda tangan di SBU itu yang kita harapkan.

entah sampai kapan persoalan ini akan selesai, setiap kali pergantian pemegang kekuasaan berganti, maka berganti pula kebijakan yang di gunakan.

sebagai contoh  di tahun sebelum tahun 2007 kita menggunakan acuan ASMET sebagai pembagian bidang dimana masing masing memiliki sub bidang yang sudah tertata apik, namun mengatasnamakan persaingan global urutan sub bisdang pun dirubah total dengan korban pertama adalah APBI (asosiasi perawatan bangunan indonesia).

berjalan 1 tahun di tahun 2008 kebijakan itu pun berubah lagi. dengan memangkas sub bidang tata lingkungan seingga mengharuskan perubahan dalam format maupun blangko SBU.

dua tahun berjalan dimana para pengguna anggaran dan penyedia jasa baru saja menyesuaikan diri dengan aturan itu, terjadi lagi huru hara yang hebat, isu yang berhembus di kalangan dunia usaha bahwa LPJK akan di bubarkan, semua kembali seperti dulu dengan menggunakan TDR. sehingga mengakibatkan iklim tidak sehat di kalangan dunia usaha khususnya jasa konstruksi .

tarik ulur kepentingan dalam kebijakan yang di keluarkan olah LPJK sangat terlihat sekali. dimana untuk mengeluarkan peratuan lembaga yang mengatur tentang tata cara registrasi pun harus berbulan bulan telatnya, padahal surat itu harus nya terbit di akhir tahun sehingga bisa di gunakan sebagai acuan di awal tahun. bukan terlambat sampai 3 bulan dan membuat kacau dunia konstruksi.

banyak yang berharap semoga ada sinkronisasi kebijakan antara LPJK dan pemerintah dalam hal ini adalah kementrian pekerjaan umum

sehingga tercipta suasana kondusif di dunia jasa konstruksi..

salam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s